Senin, September 26, 2022
spot_img

Kota Bandung Masih PSBB Proposional

BerandaHeadlineKota Bandung Masih PSBB Proposional

BANDUNG – Kota Bandung masih akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Proposional (PSBB-P), kendati demikian kasus covid-19 diklaim terkendali.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid 19 Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan per tanggal 4 Februari 2021 menunjukan bahwa Kota Bandung masih dalam zona resiko sedang dengan total konfirmasi kasus di Kota Bandung adalah sebesar 9.757 (bertambah 1943 kasus) namun disisi lain terjadi penurunan kasus positif aktif dengan total temuan sebesar 1.103 kasus (berkurang 297 kasus).

Persentase kenaikan kasus konfirmasi di Kota Bandung ini adalah sebesar 24.86% dimana menunjukan persentase yang lebih tinggi dari Provinsi (8.23%) dan Nasional (5.33%). Sedangkan untuk kasus konfirmasi aktif mengalami penurunan sebesar 21.21% dimana persentase ini berbeda dengan Provinsi dan Nasional yang mengalami kenaikan.
Lanjutannya, Kota Bandung mengalami tren meningkat untuk angka kesembuhannya, dimana bertambah sebanyak 2.206 pasien sembuh (total 8452 pasien) dengan persentase sebesar 86.62%. Angka ini menjadi angka yang lebih baik dari Provinsi (79.16%) dan Nasional (81.67%). Persentase kesembuhan di Kota Bandung naik dikarenakan tingginya jumlah konfirmasi positif yang tidak bergejala/ bergejala ringan sehingga waktu penyembuhan/ isolasi tidak lebih dari 14 hari.
“Kota Bandung mengalami penurunan bagi pasien covid 19 yang meninggal dunia. Kendati secara angka terjadi penambahan sebanyak 34 kasus kematian menjadikan total sebanyak 202 kasus namun presentasi kematian di Kota Bandung menurun hingga level 2.07% dimana Angka ini masih dibawah level Nasional,” tuturnya pada jumpa pers di ruang rapat balaikota, Jumat (5/2/2021).
Namun tegas Ema harus tetap waspada, karena positivity rate Kota Bandung masih dalam level 19.06% (standar WHO 5%). Angka ini meningkat menandai laju penyebaran di komunitas yang bertambah.
Sementara untuk ketersediaan fasilitas penanganan kasus covid 19 di Kota Bandung, bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian RS Isolasi di Kota Bandung kini menurun di angka 65.33% (Dari total 1491 terisi 974 tempat tinggal (TT), sisanya tersedia 517 TT). Hal ini merupakan komitmen setiap fasilitas kesehatan untuk terus dapat menambah jumlah TT.
Ruang Isolasi terpusat di 2 hotel bagi pasien OTG di Kota Bandung, (kini sudah mencapai 99% artinya sudah penuh). Walau RS Darurat Secapa TNI untuk isolasi se-Jawa Barat sudah mulai dioperasikan sejak tanggal 13 Januari 2021 tingkat keterisian sudah mencapai 80%.
Rencana kedepan akan berupaya untuk menambahkan Ruang Isoman bagi pasien OTG ini di beberapa hotel, dan apartemen. Saat ini sudah siap untuk menambah ruang isoman sebanyak 50 di 19 Kecamatan.
Ketersediaan lahan pemakaman bagi pasien covid 19 meninggal dunia di Kota Bandung saat ini sebanyak 4.149 liang lahat dari total 5.000 yang disiapkan. Data ini menunjukan ada 851 liang lahat yang telah terisi. Alhamdulillah saat ini tenaga pemanggul di Cikadut sudah dapat dijadikan Pekerja Harian Lepas, tidak ada lagi pungutan.
Ema pun menyampaikan faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus covid 19 di Kota Bandung yang berdampak dari libur panjang, antara lain test masif di berbagi tempat, pelaksanaan tracing dan testing.
Soal kepatuhan warga akan pelaksanaan protokol kesehatan, menurut Provinsi Jawa Barat Kota Bandung masuk peringkat tertinggi dalam peta kepatuhan memakai masker.
“Dampak dari aktivitas sosial di masyarakat (aktivitas yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti di café, bar, resto dan lainnya). Masih tingginya interaksi dan mobilitas masyarakat. Klaster penyebaran masih cukup mendominasi (keluarga, perkantoran, tempat perdagangan. Kemudian masih adanya pengusaha nakal yang membuka ruang usahanya diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bandung,” tandasnya.
Ditempat berbeda Wali Kota Bandung Oded M Daniel menyampaikan strategi dan langkah-langkah dalam penanganan yang akan terus dilakukan yakni edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan 5M harus lebih masif.
Treatment, masyarakat mematuhi alur pelayanan, disiplin melaksanakan isolasi. Dan Pemerintah, menyediakan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi.
Lalu Tracing dan Testing, masyarakat dapat melaporkan bila ada kasus temuan di wilayahnya. Pemerintah akan terus melakukan pelacakan epidemiologi dan pemeriksaan lab di setiap temuan yang dilaporkan.
Penutupan tempat dan fasilitas umum, penyemprotan desinfektan, pengaturan buka tutup jalan, pengawasan tempat aktivitas ekonomi, gedung pernikahan / pertemuan dan Pemkot tidak segan segan melakukan penindakan bahkan beberapa diantaranya kita telah melakukan penyegelan dan penutupan.
“Di minggu terakhir kita telah melakukan penyegelan terhadap 18 tempat hiburan.
Kota Bandung telah melaksanakan PPKM Proposional sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat hingga Tanggal 8 Februari. Dan prinsipnya akan menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait kebijakan selanjutnya,” ungkapnya.
Terkait progres vaksinasi tahap I dosis 1 di Kota Bandung bagi SDM kesehatan dan tenaga penunjang yang ada di fasilitas kesehatan sudah mancapai 85.8% (cakupan 25.190 orang dari sasaran Tahap I pada SISDMK sebanyak 29.350 orang) yang direncakan akan rampung hingga 6 Februari 2021. Sedangkan untuk progres vaksinasi tahap I dosis ke 2 telah dilaksanakan kepada 3838 orang atau sebesar 13.15% dan ditargetkan rampung pada 28 Februari 2021. Selain itu juga kita menyelenggarakan vaksinasi masal yang bertempat di Poltekes (target 1000 orang) dan Sabuga (target 3000 orang).
Dari target 100% vaksinasi terdapat 14.2% diantaranya masih dalam status tunda vaksin karena tidak lolos pada proses screening seperti dalam kondisi hamil, penyintas dll. Pendaftaran masih dibuka oleh Kementerian Kesehatan hingga batas akhir penyuntikan pada tanggal 6 Februari 2021.
Seluruh pelaksanaan teknis vaksinasi covid 19, Pemerintah Kota Bandung mengikuti pentunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan RI.
Terkait dengan sasaran vaksin berikutnya di tahap II yang direncakan akan dimulai pada Bulan Maret 2021, Kita mengikuti aturan atau Juknis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. yakni, pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang bersumber dari Kementerian/ Lembaga.
Sasaran kelompok penerima vaksin sesuai kriteria yang ditetapkan. Penentuan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin dilakukan melalui pertimbangan KPC-PEN. Penentuan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin untuk tingkat provinsi dan kab/kota menjadi dasar dalam penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dengan mempertimbangkan cadangan sesuai kebutuhan.
Adapun sasaran Tahap II antara lain : TNI/POLRI, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang terlibat secara langsung pelayanan kepada masyarakat.(kai)

Berita Terbaru