Rabu, September 28, 2022
spot_img

Kendalikan Miras, BAPEMPERDA DPRD Kota Bekasi Kunjungi Pemkot

BerandaKota BekasiKendalikan Miras, BAPEMPERDA DPRD Kota Bekasi Kunjungi Pemkot

KOTA BEKASI – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Depok mengunjungi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mencari informasi terkait implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras.

Pemimpin rombongan sekaligus Pendamping BAPEMPERDA DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menjelaskan kedatangan bersama dengan rombongan setelah dilakukan pembahasan dan menjadikan Perda miras sebagai skala prioritas.

“Tujuan kami kesini untuk meninjau penerapan Perdanya, karena beberapa waktu yang lalu DPRD Kota Depok sudah melakukan peninjauan Peradanya dan dipandang perlu dilakukan perubahan dan salah satu skala prioritas adalah Perda miras dan minuman beralkohol sebelum memasuki bulan suci ramadhan,” katanya, Senin (29/3).

Lanjut dia, kunjungannya ke Kota Bekasi tidak lain untuk mempelajari dan menggali informasi dari impelementasi tentang peredaran miras di Kota Bekasi dibeberapa hotel yang memiliki izin.

“Kami ingin mempelajari tentang peredaran miras yang ada dibeberapa hotel disekitar Kota Bekasi, karena kami juga penasaran dengan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur peredarannya,” ulasnya lebih lanjut.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi, Sulastri, dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bekasi, Saut Hutajulu, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Kota Bekasi memiliki sasaran pengendalian dan pengawasan, yaitu para pelaku usaha yang belum memiliki izin dalam mengedarkan miras.

“Selamat datang kepada rombongan di Kota Bekasi. Berkaitan dengan pengedaran miras, Disdagperin Kota Bekasi mempunyai sasaran pengendalian dan pengawasan, yaitu kepada para pelaku usaha yang belum mempunyai izin dalam mengedarkan miras,” kata sulastri.

Menurut Sulastri, dalam hal melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibantu oleh beberapa unsur mulai dari Satpol PP, TNI hingga Polri.

Disdagperin Kota Bekasi telah mencatat sebanyak 44 pelaku usaha yang mengantongi Surat Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol (SIUPMB) berlokasi dibeberapa Hotel berbintang, pub dan karaoke.

“Namun, Perda yang kita miliki masih perlu adanya penyempurnaan ke arah yang lebih baik, yakni tentang pengendalian dan pengawasan mirasnya,” tegasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bekasi, Saut Hutajulu, menambahkan saat ini di Kota Bekasi sendiri memiliki terobosan dalam hal pengendalian miras di tengah masyarakat.

“Selain tempat hiburan malam, Satpol PP juga meninjau dan mengawasi penjual jamu tentang izin minuman kesehatan dari Dinkes dan mengawasi oplosan (minuman campuran),” paparnya.

Untuk mendukung hal tersebut, kata Saut, Satpol PP Kota Bekasi memiliki Kepala Seksi Deteksi Dini terdiri dari 12 staf yang bekerja 24 jam dan bertugas sesuai atensi dari pimpinan dan berpakaian seperti masyarakat biasa.

“Tim Deteksi Dini inilah yang bertugas melakukan pendeteksian tempat-tempat yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan bergerak berdasarkan laporan dari warga sekitar,” jelasnya Saut.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat, bisa mengurangi peredaran minuman keras di tengah masyarakat umum.(hms/gir)

Berita Terbaru