Rabu, September 28, 2022
spot_img

Uu Minta ASN Jawa Barat Jadi Contoh Untuk Tidak Mudik

BerandaJawa BaratUu Minta ASN Jawa Barat Jadi Contoh Untuk Tidak Mudik

KOTA CIREBON – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menghimbau pelarangan mudik tahun ini harus diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahkan diharapkan ASN menjadi contoh masyarakat untuk membatasi mobilitas sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Tentu ASN juga dilarang mudik, bahkan kalau ASN melanggar aturan ada sanksi tersendiri yang sesuai dengan protapnya,” kata Wagub, usai saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Mesjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/04/2021).

Dikutip dari web jabarprov.go.id, Wagub menyatakan, ASN harus menjadikan suri tauladan sebagai abdi negara, sebagai tokoh di masyarakat untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Larangan mudik berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Jika ada keperluan mendesak dan bukan mudik, masyarakat harus memiliki surat izin perjalanan,” ucapnya.

Menurut Wagub, jika ASN ada keperluan mendesak dan harus keluar rumah, maka yang bersangkutam harus membawa surat izin dari setingkat Eselon II.

“Kalau dia ASN harus ada keterangan dari Eselon II. Kalau bekerja di pihak swasta harus ada keterangan dari pimpinan perusahaan. Kalau pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mendapat keterangan dari kepala desa/lurah sehingga ada tanda kalau dia bukan mudik, tapi hanya bekerja,” tuturnya.

Wagub menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat intens memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar, dan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat, mobilitas masyarakat diharapkan dapat dibatasi.

“Pemda Provinsi sudah menunjuk 133 titik di perbatasan untuk mengadakan posko, yang akan diisi oleh aparat Polisi, TNI, insan-insan kesehatan, Dishub dan Satpol PP. Yang jelas ini ada kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terutama pemerintahan yang berbatasan dengan provinsi lain, seperti Cirebon dengan Jawa Tengah,” imbuhnya.(kai)

Berita Terbaru