Rabu, September 28, 2022
spot_img

Wali Kota Bekasi Keluarkan Surat Edaran Larangan Mudik Bagi Warganya

BerandaKota BekasiWali Kota Bekasi Keluarkan Surat Edaran Larangan Mudik Bagi Warganya

KOTA BEKASI – Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi mengeluarkan surat perihal larangan mudik sementara bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Surat yang ditanda tangani langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi, ditujukan kepada Tim Pembina Wilayah, Camat se-Kota Bekasi, Lurah se-Kota Bekasi serta Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi.

“Surat Edaran (SE) ini menindaklanjuti lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan corona virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran corona virus Disease 2019,” tegasnya, Jumat (30/4).

“Dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya ldul Fitri 2021 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, hal ini diperkuat dengan adanya penerbitan Adendum Surat Edaran No. 13 tahun 2021 dengan tujuan untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat serta mengoptimalisasi fungsi posko Covid-19 di desa atau Kelurahan selama Ramadan 1442 Hijriah dan lebaran ldul Fitri 2021, maka terhitung tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dilakukannya masa peniadaan mudik dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Untuk itu, dirinya merasa perlu menyampaikan beberapa hal, diantaranya:

1. Kegiatan Perjalanan
a. Peniadaan kegiatan mudik untuk sementara bagi masyarakat Kota Bekasi dengan semua jenis moda lintas Kota atau Kabupaten atau Provinsi atau Negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
b. Pembatasan perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah tersebut dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logisitik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

2. Persyaratan Perjalanan
a. Pelaku perjalanan orang wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
– Bagi pegawai instansi pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNl dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon ll yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabar serta identitas diri calon pelaku perjalanan
– Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah atau tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan
– Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa atau Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik Kepala Desa atau Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan
– Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa atau Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik Kepala Desa atau Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
b. Surat izin perjalanan atau SlKM memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut:
– Berlaku secara individual
– Berlaku untuk satu kali pergi pulang lintas Kota atau Kabupaten atau Provinsi atau Negara
– Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas
c. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-1 9 Nomor 12 Tahun 2021

3. Optimalisasi pelaksanaan fungsi posko Covid-19 Desa atau Kelurahan yang berkaitan selama bulan Ramadhan dan ldul fitri oleh seluruh unsur atau anggota Satgas Posko COVlD-19 Desa atau Kelurahan, mencakup empat fungsi:
a. Fungsi Pencegahan
– ldentitikasi titik potensi kerumunan
– Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushalla) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya
– Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas Kota Kabupaten atau Provinsi atau Negara untuk keperluan mudik
– Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti kumpul atau temu atau arisan atau pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin dan lain sebagainya
– Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas Kota atau Kabupaten atau Provinsi atau Negara ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan atau SlKM dan surat keterangan negatif Covid-19.

b. Fungsi Penanganan
– Memastikan penanganan kesehatan 3T (testing, tracing, treatment) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat
– Melakukan perneriksaan covid 19 (antigen/PCR ) pada warga yang datang atau pergi ke Kota Bekasi oleh tim di wilayah
– Karantina atau isolasi wajib bagi pelaku perjalanan lintas Kota atau Kabupaten atau Provinsi atau Negara selama 5×24 jam di rumah dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri
– memastikan pendatang lintas Kota atau Kabupaten atau Provinsi atau Negara yang masuk ke kota Bekasi melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut

c. Fungsi Pembinaan
– Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro
– Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro

d. Fungsi Pendukung
– Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan logistik, dukungan komunikasi dan administrasi posko Covid-19 Desa atau Kelurahan
– Posko Covid-19 Desa atau Kelurahan dan Satgas Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 H
– Seluruh masyarakat diimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.
– Dalam hal warga Kota Bekasi yang berkeinginan kembali ke tanah air atau repatriasi, maka diimbau untuk menunda kepulangannya ke lndonesia selama masa peniadaan mudik tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Kententuan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi:
1. Komite Pengendalian Covid-19 Kota Bekasi dibantu unsur daerah dan yang dibantu penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.
2. lnstansi berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen atau test Genose C19 maupun surat izin perjalanan SlKM untuk kepentingan non mudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan
4. Pemantaun dan evaluasi kinerja posko Covid-19 Desa atau Kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh posko dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 daerah kepada posko dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 satu tingkat di bawahnya.(ad/gir)

Berita Terbaru