Minggu, Oktober 2, 2022
spot_img

DPRD Sahkan Raperda P4GN-PN, Dorong Kota Bandung Miliki Tempat Rehab Korban Narkotika

BerandaParlemen & PolitikDPRD Sahkan Raperda P4GN-PN, Dorong Kota Bandung Miliki Tempat Rehab Korban Narkotika

Kasus Narkoba Di Kota Bandung Mengkhawatirkan

BANDUNG – DPRD Kota Bandung sahkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dianggap sangat penting. Raperda itu yakni raperda P4GN-PN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika).

Ketua Pansus raperda P4GN-PN Andri Rusmana menyampaikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menunjukan tingkat bahaya yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat Kota Bandung.

Berdasarkan data satuan reserse narkoba Polrestabes Bandung terhitung tahun 2016 terdapat 243 kasus dengan tersangka 326 orang, tahun 2017 terdapat 277 kasus dengan tersangka 373, tahun 2018 terdapat 278 kasus dengan tersangka 371 orang, tahun 2019 terdapat 260 kasus dengan tersangka 341 orang.

Karenanya untuk mempersempit gerak mereka (pengedar penyalahgunaan narkoba,red) dibutuhkan raperda tersebut.

“Sebenarnya ini turunan dari pusat tinggal menyesuaikan saja, salah satu bab menerangkan tugas P4GN tidak hanya pemerintah tapi kita semua lapisan masyarakat harus berperan. Nah kita sedang mendorong membuat percontohan RT RW, Kelurahan, Kecamatan bersih narkoba (bersinar),” ucap politisi partai PKS itu, usai rapat paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap raperda P4GN-PN dan Raperda KTR, di pimpin langsung Ketua DPRD Tedy Rusmawan, di ruang paripurna DPRD Kota Bandung, jalan Sukabumi,Jumat (30/4/2021).

Dan dengan adanya raperda ini, sebagai bentuk kongkrit perda tersebut DPRD mendorong pemerintah kota untuk membuat infrastruktur tempat rehab bagi para korban penyalahgunaan narkoba, pasalnya memasukan pemakai penyalahgunaan narkotika ke lapas bukan satu solusi.

“Sekarang kan dikirim ke lido karena disini gak ada. Kadang yang masuk lapas asalnya pemakai begitu keluar jadi pengedar. Jadi tidak hanya fokus hukuman, perlu mengedukasi masyarakat, baik melalui jalur pemerintahan, keluarga. Jika edukasi terjadi saat ada gejala bisa segera dilaporkan ke BNN untuk direhab,” ujar Andri.

Rencananya lanjut Andri, di daerah Ciungwanara Kecamatan Coblong tepatnya di belakang telkom ada tanah kosong milik kementrian keuangan (kemenkeu) yang bisa dipakai tempat rehab bagi para penyalahgunaan narkotika di Kota bandung.

“Alhamdulilah sudah ada jawaban dari menkeu dipersilahkan. Anggarannya bisa kolaborasi dari pusat atau kota, yang pasti kan hari ini kantor BNN tidak representatif,” paparnya.

Dalam kesempatan itu Andri pun menyampaikan, pengguna jarum suntik suboxone di Jabar sebanyak 13 ribu merupakan remaja atau anak usia SMP, SMA dan mayoritasnya berada di Kota Bandung atau sekitar 50% nya.

Jenis narkoba sendiri kini sudah lebih dari 500, kata Andri kalau memakai narkoba walaupun sekedar coba coba maka dampaknya bakal cacat pada bagian sarafnya.

Masih kata Andri, ia mengaku sedih ada komunitas remaja yang mungkin melegalkan ganja, bahkan beberapa waktu lalu ia mengisahkan ada seorang pemakai sedang dalam proses pengobatan, membeli resep obatnya namun obatnya itu malah dijual lagi.

“Sekarang itu disekitar 3000 sekian, tidak masuk yang lem. Makanya penting dilakukan edukasi terus tetapi ternyata di kewilayahan itu anggaran tidak ada, padahal di kota Bandung sudah memperhatinkan karena mungkin ada akses bandara masuk bandara, pintu tol, jadi mudah masuk,” jelasnya.

“Kita harus mengedukasi masyarakat agar berani melaporkan bukan untuk ke LP tapi di rehab, jangan tunggu anak jadi korban, tempat rehab harus ada kalau tidak ada bakal lebih bahaya lagi,” tutupnya.(ad*/red)

Berita Terbaru