Sabtu, Oktober 1, 2022
spot_img

Warga Kurang Mampu Terjerat Hukum Bisa Konsultasi Gratis Kesini

BerandaKota BandungWarga Kurang Mampu Terjerat Hukum Bisa Konsultasi Gratis Kesini

BANDUNG – Merasa perihatin pada warga Kota Bandung terutama warga kurang mampu saat tertimpa masalah hukum namun tak bisa berbuat banyak. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun membuka hotline konsultasi hukum secara gratis. Begitupun untuk pendampingan hukum bisa gratis dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM)

Warga yang membutuhkan konsultasi dan pendampingan hukum bisa menghubungi di nomer hotline ini 081379223611, 085221778294, 085295376453 atau bisa datang ke kantor DPD PKS Kota Bandung setiap hari Sabtu mulai pukul 10 wib – 14.00 wib.

Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah menyampaikan untuk menyediakan program layanan konsultasi hukum atau disebut ‘Lakon’, PKS melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Bantuan Hukum Pandu Vivat Justicia (LBH PVJ).

“Ini gratis bagi warga siapapun khususnya mereka yang kurang mampu di kota Bandung, namun berurusan dengan hukum, silahkan dimanfaatkan lakon ini kami ingin memberikan layanan maksimal kepada warga, mengedukasi karena banyak masyarakat tidak paham hukum,” ujar Khairullah di kantor DPD PKS, Jl Brigjen Katamso, Selasa (4/4/2022).

Ditambahkan Kepala Bidang Polhukam DPD PKS Kota Bandung, Yugi Sukriana, selama ini PKS selalu mendapat aduan dari masyarakat yang tidak mampu melakukan pembelaan bahkan konsultasi hukum. Karenanya dengan ada ‘lakon’ ini diharapkan PKS mampu mengedukasi juga memberikan advokasi terkait hukum.

“Kita pernah menangani kasus sengketa rumah ibadah dengan BUMN, penggusuran rumah tinggal di rel kereta api, KDRT. Sebenarnya sudah lama ada advokasi ini, ini sebagai bentuk pelayanan kami,” ucapnya.

Direktur Eksekutif LBH PVJ, Syamsul Ma’arief sendiri menyampaikan bahwa pelayanan ini guna mengedukasi warga

bukan hanya harus selalu dibantu dan didampingi, namun si warga terjerat hukum ini bisa menghadapi persidangan sendiri.

“Kita memberi wawasan dan keberanian, kalau sudah paham baru boleh ambil opsi pendampingan. Untuk kasus kasus dibawah 5 tahun penjara itu bisa lebih mudah. Kita juga berikan program pelatihan para legal atau menjadi bantuan darurat atau pertolongan pertama pada hukum,” jelas Syamsul.

“Selama ini secara independen kita pernah menyelesaikan kasus di pasar cileunyi, pengelola dan pedagang, kasus penganiayaan, kasus penipuan online order minyak goreng dan lainnya,” tuturnya lagi.

Namun perlu diingat kata Syamsul pendampingan ini tidak boleh menjanjikan kemenangan perkara.

“Kalah menang itu hal yang memang akan terjadi di persidangan. Namun ini ikhtiar kita untuk mendapat keadilan,” tandasnya. (kai)

 

Berita Terbaru