Rabu, September 28, 2022
spot_img

Banyak Rapor Merah Soal BUMN, Anggota DPR RI Ajak Warga Awasi Alokasi APBN

BerandaKota BandungBanyak Rapor Merah Soal BUMN, Anggota DPR RI Ajak Warga Awasi Alokasi...

BANDUNG – Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi, mengatakan negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan Penanaman Modal Negara (PNM) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) padahal terbukti tidak efektif.

Sehingga tak heran jika berita rapor merah kinerja emiten sering muncul meski kemudian menguap begitu saja.

“Banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM,” kata Mulyadi dalam acara diskusi kerjasama JMSI Jabat Dengan ISEI, di Jalan Maskumambang No 39 Kota Bandung, Sabtu (21/5/2022).

Pada acara bertajuk “Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN”. Kata Mulyadi, sejak tahun 2015 pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah BUMN melalui PNM dengan harapan BUMN¬† mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam mendukung program prioritas nasional. Namun sayang, meski sudah dapat suntikan dana, kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Khawatirnya hal itu membuat beban APBN makin berat. Terlebih, selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.

“Ini akan jadi beban APBN dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Karena itu, Mulyadi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.

“Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting. Jangan sampai tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara,” imbuhnya.

Apalagi jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya.

Walaupun kata dia, sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset.

“Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN. Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara” pungkasnya. (kai)

 

 

Berita Terbaru