Senin, Oktober 3, 2022
spot_img

Janggal Uji kompetensi, Honorer Sekwan Jabar Harus Bayar Rp 500 Ribu 

BerandaJawa BaratJanggal Uji kompetensi, Honorer Sekwan Jabar Harus Bayar Rp 500 Ribu 

BANDUNG – Beralasan untuk biaya tes uji kompetensi, para tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat DPRD (Sekretariat Dewan atau Sekwan) Jabar diminta uang sebesar Rp 500 ribu. Padahal tahun lalu tes tersebut tidak berbiaya.

Menyadur informasi yang diperoleh detikJabar, uji kompetensi para honorer Sekretariat DPRD akan dilakukan dua tahap. Yaitu pada 24-25 Mei 2022 dan 9-10 Juni 2022. Uji kompetensi dilangsungkan untuk dasar pengangkatan kembali para tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.

Selain biaya tersebut, beberapa berkas lainnya seperti fotocopy ijazah, KTP dan pas foto 3×4 sebanyak 2 lembar menjadi persyaratan uji tes

“Iyah, kemarin ngedadak diminta uang Rp 500 ribu untuk uji kompetensi. Alasannya buat penetapan rekrutmen tahun depan, tapi diminta uang buat uji kompetensinya,” kata seorang tenaga honorer di internal Sekretariat DPRD.

Menurut sumber yang meminta dirahasiakan mengaku heran dengan aturan itu.

“Pertengahan tahun 2021 juga ada uji kompetensi tapi enggak berbayar. Makanya, ini buat apa uangnya,” ucapnya.

Lanjutnya, para tenaga honorer makin bingung karena surat edaran untuk uji kompetensi terbilang mendadak, tepatnya Jumat-Sabtu pekan lalu.

Terlebih menurut sepengetahuannya, belum ada aturan turunan yang membahas tentang nasib honorer dari pemerintah pusat langsung untuk saat ini. Begitu juga mengenai status honorer di Pemprov Jabar, kata dia, seharusnya jika memang ada uji kompetensi, surat edaran itu seharusnya datang dari pemprov ataupun atas persetujuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kita kan di SK-kan juga dari gubernur, jadi harusnya uji kompetensi itu edarannya juga muncul dari pemprov. Tapi kok kenapa ini dari Setwan, terutama tandatangannya juga bukan pimpinan tapi dari pejabat setingkat kepala bagian. Kan ini overlap bagi kita mah,” tuturnya.

Berdasarkan surat edaran yang diterima detikJabar, nota dinas yang dikeluarkan pada 19 Mei 2022 itu ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar Dodi Sukmayana. Nota dinas berisi pemberitahuan tentang uji kompetensi, dan kewajiban untuk para tenaga honorer mengikuti kegiatan tersebut. Para tenaga honorer juga diwajibkan menghubungi koordinator uji kompetensi tersebut atas nama Kasubag Kepegawaian bernama Nova.

Sumber tersebut hanya meminta tak ada beban biaya apapun untuk kebutuhan uji kompetensi tersebut. Pasalnya, mereka merasa pendapatan gaji dari tenaga honorer hanya mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

“Pengennya gratis, enggak ada dipungut biaya. Honorer kan tahu sendiri gajinya berapa, udah di akhir bulan, ada aturan kayak gitu ya kita keberatan,” tutupnya.

Honorer lain yang enggan disebutkan namanya juga keberatan dengan adanya biaya Rp 500 ribu untuk uji kompetensi ini. Dia mengaku pernah ikut satu kali tes serupa. Namun, pada tes tersebut tidak ada pungutan biaya sama sekali.

“Dulu ada akhir tahun tapi gratis, ga ada uang sama sekali kita harus bayar,” ujarnya.

Selain itu, ia merasa waktunya terlalu mendadak. Meskipun tes dilakukan dua tahap yaitu pada 24 Mei dan 9 Juni.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar Dodi Sukmayana belum mau berbicara banyak. Ia meminta agar wartawan menunggu dihubungi kembali olehnya beberapa saat.

“Oh soal itu, Nanti saya hubungin lagi ya kang,” kata Dodi singkat.(**/kai)

 

Sumber:detikjabar

Berita Terbaru