Rabu, September 28, 2022
spot_img

Teriakkan Tolak BBM, PKS Turun Ke Jalan

BerandaKota BandungTeriakkan Tolak BBM, PKS Turun Ke Jalan

BANDUNG – Kendati kemungkinan kecil harga bahan bakar minyak (BBM) bisa turun kembali namun Partai Keadilaan Sejahtera menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM di jalan.

Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama mengatakan aksi turun kejalan ini dilakukan serentak di seluruh Kota Bandung dan wilayah lainnya.

“Melaksanakan flash mob serentak di seluruh Kota Bandung di 30 kecamatan untuk menyatakan sikap sesuai intruksi presiden PKS yaitu menolak keputusan kenaikan BBM yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 september 2022 oleh karenanya maka kami ingin menyampaikan secara resmi sikap DPD dan juga akan diikuti oleh fraksi PKS kota,” tegas Ahmad, di persimpangan jalan Dago, Sabtu (10/9/2022).

Ahmad sempat membacakan pernyataan sikap partainya yakni pertama kenaikan harga bbm ditengah upay pulih lebih cepat bangit pasca pandemi merupakan kebijakan kontraproduktif ali alih mendorong kebangkitan dan kepulihan kenaikan bbm menjadi memukul mundur ekonomi masyarakat yang tengah berupaya bangkit.

“Kedua bbm energi penggerak ekonomi dinaikkan memicu multi player effect, terbukti melambung harga harga diantaranya beras kualitas medium naik 8,5%, cabe raiwt merah 7,5%, daging sapi pun naik,” gerutunya.

“Kenaikan harga harga akibat kenaikan bbm mengakibatkan turun daya beli masyarakat. Sehingga pengusaha mengurangi produksi memicu rasionalsiasi beban produksi dengan phk karyawan,” tandasnya.

Masih kata Ahmad kenaikan harga bbm akan menambah kemiskinan sedangkan BLT BBM sering kali tidak tepat sasaran karena carut marut data.

“Atas dasar poin satu sampai 4 itu maka DPD PKS Kota Bandung menolak kenaikan harga bbm, kenaikan kali ini lama pulih sulit bangkitnya,” ucapnya.

Ditambahkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Iman Lestariyoni menyampaikan aspriasinya bahwa kota Bandung dengan covid-19 beberapa waktu saja, jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di kota Bandung terus meningkat dari 137 ribu menjadi 139 ribu kk.

“Dengan covid-19 kita menyalurkan bantuan warga terdampak covid-19 dalam istilah kami miskin baru mengeluarkan anggaran lebih dari 400 ribu kk. Kalau kita punya 800 ribu kk di Bandung berarti angka kemiskinan di Bandung dengan terdampak covid-19 dan naik bbm sudah naik 50 persen,” ucap Iman.

Kata Iman pihaknya faham ada alihan subisid dengan blt bbm, namun yang dapat siapa. Mereka yang masuk dtks jumlah lanjutnya jumlahnya lebih kecil dari orang misbar. Dan hal itu siapa yang memikirkannya.

“Pemerintah di wilayah akan terdampak, kami akhirnya harua mengalokasikan anggaran diluar dtks ini menjadi beban. Inflasi meningkat daya beli menurun. Maka, fraksi PKS kota Bandung akan mengirim surat secara resmi kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan ini aspriasi masyarakat di kota Bandung dengan dicabut subsidi bbm akan memberatkan khusus kategori menengah menjadi berat dengan kategori misbar. Salah besar menaikkan atau mencabut subsidi bbm demgan kenaikam bbm akan membebani masyarakat kota Bandung,” tegasnya.

Masih kata Iman, pihaknya akan menyampaikan aspirasi karena tidak ada kebijakan absolut diganggu gugat.

“Kita lihat ada kebijakan lalu ada desakan dirasionalisasi kami mendorong pak wali kota dan dprd kota Bandung menyepakati sejumlah anggaran yang ada di btt nilai 67 miliar sebagian besar disiapkan menyubsidi masyarakat terdampak. Ada dua kategori dtks untuk yang 139 ribu kk. Pendataan ini kota Bandung tidak berwenang memasukan. Itu jumlahnya 200 ribu ditotal 400 ribu dialokasi yang aman, alokasi tidak ke satu opd bisa beberapa dinas bisa subsidi padat karya, namun pastikan anggaran aman jangan sampai kota Bandung terpuruk,” tutupnya.(kai)

 

Berita Terbaru